KPK dan BG

Kabar berita ini saya ambil dari berita kompas_
Kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Fredrich Yunadi, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menghentikan perkara yang menjerat kliennya. Jika KPK masih melanjutkan penyidikan, ia meyakini Polri bakal melakukan perlawanan.
"Kan tadi sudah dinyatakan bahwa penetapan tersangka (Budi Gunawan) oleh KPK tidak sah. Kalau mereka (KPK) berani-berani melanjutkan perkara BG, ya polisi akan tangkap mereka," ujar Fredrich di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
Fredrich menegaskan, jika KPK tidak segera mencabut status tersangka kliennya, berarti KPK telah melanggar hukum. Putusan dalam sidang praperadilan, sebut Fredrich, adalah keputusan hukum yang patut diikuti semua pihak.
Fredrich belum mendapatkan informasi apa langkah KPK pasca-putusan praperadilan itu. Namun, apa pun yang dilakukan pihak KPK, dia menganggap tidak ada gunanya.
"Kalau tetap diproses, KPK mendingan suruh sekolah hukum lagi saja deh. Benar-benar itu sudah mengangkangi hukum namanya," ujar Fredrich.
KPK belum bisa memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi putusan tersebut. KPK menunggu salinan putusan untuk dipelajari. (Baca: Penetapan Tersangka Budi Gunawan Tak Sah, KPK Tunggu Salinan Putusan)

Hakim Sarpin Rizaldi menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengusut kasus yang menjerat Budi. Hakim menganggap kasus Budi tidak masuk dalam semua kualifikasi yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam pasal itu disebutkan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Selain itu ialah kasus yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat serta kasus yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. (Baca: Ini Putusan Hakim)

KMP dan KIH Menuju Perdamaian

Setelah sekian hari kita di suguhi berbagai berita tentang perseteruan antara KMP dan KIH, akhirnya jalan menuju perdamaian akan terwujud. Apakah ini cuma isu atau memang kedua kubu ini sudah mempunya kesepakatan untuk bersatu. Seandainya kedua kubu ini bisa bersatu, kita sebagai rakyat akan senang dan gembira.
Bersatu di sini bukan berarti bersama-sama mengakali rakyat, tapi sesuai tugas masing-masing. Yang tugasnya mengurusi pemerintahan ya bekerja yang baik dalam pemerintahan, sedangkan yang sebagai oposisi mengerjakan tugasnya sebagai oposisi dan penyeimbang, jangan sampai keterusan,  yang  bisa menjadikan tekanan bagi pemerintahan yang sedang berlangsung.

silahkan di simak berita tentang meredanya konflik antara KMP dan KIH, semoga saja bisa segera berdamai dan bekerja sama.

Dari Harian Kompas Meredanya Konflik KMP dan KIH

Masyarakat saat ini tengah menantikan kinerja nyata DPR periode 2014-2019. Hal itu menyusul meredanya konflik yang terjadi antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Islah antara kedua koalisi itu kini telah terbangun. Itu menyusul telah disetujuinya keinginan KIH untuk merevisi sejumlah pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). [Baca: Berdamai, Dua Koalisi Jamin DPR Kerja Mulai Selasa]

Seperti diketahui, ada dua tuntutan utama yang diajukan KIH, yaitu revisi atas pasal yang mengatur jumlah pimpinan pada alat kelengkapan dewan (AKD) dan ketentuan pengajuan hak interpelasi dan hak angket di tingkat komisi. Kemarin, Sabtu (15/11/2014), keduanya telah sepakat mengakhiri konflik itu.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan islah antara kedua koalisi ini diharapkan menjadi lembaran baru atas kinerja DPR. Masyarakat kini tengah menanti aksi nyata DPR dalam membantu pemerintah sebagai mitra kerjanya.

"Kita berharap kesepahaman itu akan membuat mereka konsisten melakukan kinerjanya. Paling tidak, kesepahaman kemarin ini meredakan tensi yang terjadi di DPR," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Minggu (16/11/2014). [Baca: "Empek-empek" di Rumah Hatta Antarkan Kesepakatan Dua Koalisi di DPR soal UU MD3]

Selama ini, masing-masing koalisi saling mengklaim, bahwa konflik yang terjadi di DPR merupakan wujud kinerja memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat. Namun, menurut dia, pemandangan yang terjadi justru menggambarkan sebaliknya. Masing-masing pihak bertarung hanya untuk menguatkan tawar-menawar politik mereka di parlemen.

Arie menuturkan, jika memang anggota DPR ingin dicap berprestasi oleh masyarakat, maka sebaiknya mereka mulai bekerja sesuai fungsinya.

Untuk diketahui, ada tiga tugas utama DPR yaitu budgeting, legislasi dan pengawasan. "Nyatanya enggak ada kerjaan untuk rakyat itu. Yang ada yang kerja justru eksekutif dan civil society. Masyarakat bisa menilai itu semua," ujarnya.

KMP dan KIH akan segera berdamai silahkan baca di sini Berdamainya Dua Koalisi 

 Semoga Bisa Berdamai dengan  Perjanjian Damai Dari Dua Kubu

Kenapa Dengan KMP dan KIH

Kapan Wakil kita yang di DPR akan bekerja?, mungkin pertanyaan ini juga menghinggapi bagi para pembaca! Kita semua pastinya membaca bagaimana perseteruan yang terjadi di DPR! yang seharusnya DPR mencerminkan lebih pintar dari kita, tapi setelah melihat pemberitaan seperti itu, mungkin kita semua merasa menyesal sudah memilih wakil kita. Saya sendiri merasa geram dalam bahasa jawanya adalah "gregeten".
sedikit dari unek-unek yang hanya bisa saya sampaikan di sini, karena kalau saya sampaikan langsung ke Gedung yang megah itu tidak tahu kapan saya akan duduk disana!.......

inilah pemberitaan yang saya ambil dari berbagai sumber .

Pimpinan DPR tandingan yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bisa menimbulkan masalah baru. Soalnya, perseteruan ini dikhawatirkan mengarah pada ancaman politik dan keamanan di Tanah Air.

Oleh karena itu, KIH bersama Koalisi Merah Putih (KMP) mampu menetralisir situasi politik tersebut. Perseteruan ini tentunya bisa berdampak besar dan merugikan rakyat. Elit partai diharapkan berpolitik secara dewasa.

"Perseteruan berkelanjutan ini sebaiknya dihentikan. KMP dan KIH jangan menonjolkan ego dan kekuasaan," ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat kepada SP, Kamis (30/10).

Gandi mengatakan, saling sikut antara KMP dan KIH bersumber dari pemilihan presiden (Pilpres). Ajang mengejar kekuasaan ini kemudian berkelanjutan di pemerintahan yang baru. Elit partai tidak mempertimbangkan dampaknya.

"Kedua kubu yang berseteru ini sebaiknya memperlihatkan politik santun dan beretika. Jangan biarkan perseteruan ini menjadi tontonan rakyat dan negara lain. Ini bisa merugikan Indonesia," katanya.

Menurutnya, KIH dan KMP mempunyai satu tujuan yang positif. Kedua kubu ini menginginkan Indonesia bisa lebih maju dan bebas dari korupsi. KIH dan KMP pun mendukung lembaga antikorupsi memberantas korupsi.

"Kedua kubu elit partai ini seharusnya mengumandangkan genderang perang memberantas koruptor. Jadi, siapa saja yang diduga terlibat harus diusut sampai tuntas, termasuk calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK itu," sebutnya.

Lihat sumbernya kih vs kmp


Polarisasi wakil rakyat di DPR menjadi dua kubu, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dikhawatirkan akan menghalangi aspirasi rakyat menyusul kuatnya kepentingan partai pengusung koalisi.
Awalnya, dua kubu tersebut berkelompok untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kubu KMP yang digawangi Partai Golkar, Gerindra, PPP, PAN dan PKS mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Adapun KIH yang dibesut PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem mengusung pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Dari dukungan tersebut, kekalahan salah satu kubu membuat api perseteruan kian kencang. KMP pun mengajukan gugatan sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas produk KPU yang memutuskan kemenangan pasangan Jokowi-JK. Setelah sidang selama 14 hari, hakim konstitusi ahkirnya memutus kekalahan untuk kubu KMP. Keputusan itu, mengukuhkan Jokowi-JK sebagai pemenang sah Pilpres 2014 yang merupakan kemenangan kubu KIH.
Ternyata, perseteruan jalur hukum dengan bendera KMP dan KIH belum selesai sampai disitu. Tak terima tajinya dipatahkan di depan pendukungnya, KMP akhirnya menempuh jalur politik melalui DPR periode 2009-2014 dengan menggenjot pembahasan RUU Pilkada dengan mengusung opsi pilkada yang diselenggarakan oleh DPRD.
Setelah melalui pembahasan alot karena Fraksi Partai Demokrat yang semula mendukung opsi pilkada langsung dengan 10 syarat menarik diri dari dukungan, RUU tersebut akhirnya disahkan dengan kemenangan kubu KMP menjadi UU pada Jumat (26/9) dini hari. Sampai pembahasan RUU itu, skor kemenangan imbang untuk kedua kubu.
Setelah skor 1-1, rasa-rasanya rakyat sudah gerah melihat tingkah polah wakilnya di parlemen yang lebih mengutamankan kepentingan partai politik dengan motif tertentu. Para elite politik yang duduk di parlemen dianggap telah merampas hak pilih rakyat dalam pilkada.
Telah usainya periode parlemen perampas hak rakyat dan dilanjutkan dengan pelantikan anggota dewan periode 2014-2019, ternyata belum memberikan angin segar untuk rakyat karena rangkaian perseteruan itu kian meruncing. Perseteruan dilanjutkan dengan modal 62% di DPR—ditambah dukungan Partai Demokrat— kubu KMP menguasai pimpinan parlemen 2014-2019 dengan kemenangan aklamasi paket pimpinan Setya Novato Cs. pada Kamis (2/10/2014) dini hari.
Sidang kali ini, diwarnai aksi walk out dari kubu KIH. Skor menjadi 2-1 untuk KMP. Kubu pengusung Prabowo-Hatta kembali meraih kemenangan dengan menjadi penguasa parlemen. Dengan kemenangan itu, KMP bisa lebih mudah melakukan manuver terhadap kebijakan eksekutif dari kabinet Jokowi-JK.
Melirik daftar panjang perseteruan vis a vis itu, sangat sulit menolak stigma bahwa dua kubu akan akur mencapai mufakat dalam membela kepentingan rakyat. Mampukah aspirasi, etis, dan moral menenggelamkan ego kelompok dalam setiap proses legislasi?

Lihat sumbernya perseteruan kmp vs kih di parlemen


 

Pimpinan DPR periode 2014-2019

Keputusan pimpinan DPR periode 2014-2019 dalam sidang paripurna DPR diambil secara aklamasi lantaran hanya ada satu paket pimpinan.

Paket pimpinan disahkan setelah masing-masing fraksi mengusulkan formasi paket pimpinan yang terdiri dari lima orang dari fraksi yang berbeda. Usulan yang disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin, mendapat dukungan dari sejumlah partai seperti Gerindra, PAN, PPP Demokrat, dan PKS

Untuk posisi ketua, Golkar mengajukan anggota fraksinya Setya Novanto sebagai calon ketua. Sementara kursi wakil ketua diisi oleh wakil fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, wakil fraksi PAN, Taufik Kurniawan, wakil fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, wakil dari fraksi PKS, Fahri Hamzah.

Kemenangan Setya Novanto cs ini mengukuhkan kemenangan Koalisi Merah Putih atas Koalisi PDI Perjuangan yang menggandeng Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa.

silahkan baca selengkapnya di sini Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR

Jalan Cerita Putusan RUU Pilkada

Sidang Rapat Paripurna dengan agenda mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 25 September 2014 di warnai dengan berbagai argumen.

Dalam sidang Paripurna tersebut Koalisi Merah Putih (KMP) kembali memenangkan 'pertarungan' politik dalam proses legislasi di DPR. Setelah UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), koalisi pendukung Prabowo-Hatta berhasil memenangkan opsi Pilkada melalui DPRD dalam pengesahan RUU Pilkada.

Anggota KMP dari PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut kemenangan lewat voting RUU Pilkada menunjukkan soliditas parpol di barisan koalisinya. "Alhamdulilah kami teruji dengan beragam dinamikanya," kata Hidayat di Gedung DPR, Jumat (26/9/2014) Baca selengkapnya di sini

Padahal posisi KMP sempat terjepit ketika Fraksi Demokrat tetap mendukung opsi Pilkada langsung menyertakan 10 syarat.  Ke 10 poin catatan Partai Demokrat yang harus dimasukkan dalam RUU Pilkada adalah:
1. Uji publik atas integritas dan kompetensi calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota.
2. Efisiensi biaya Pilkada harus dan mutlak dilakukan.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, seperti kalau seseorang ingin maju dari partai A, bisa disebut mahar. Itu harus dilarang.
6. Larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi usai Pilkada.
9. Penyelesaian sengketa Pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya. baca di sini

Fraksi Partai Demokrat Walk Out
Karena keinginan Fraksi Partai Demokrat tidak diakomodir semuanya dalam sidang paripurna RUU Pilkada, Jumat (26/9/2014) dini hari, mereka memutuskan untuk walk out. “Mohon berkenan kami ambil sikap walk out,” kata Benny K Harman dari Fraksi Demokrat.
Fraksi Partai Demokrat merupakan fraksi yang memiliki 148 kursi di DPR. Posisi fraksi ini sangat menentukan di sidang paripurna ini. Fraksi Partai Demokrat yang tadinya mendukung pilkada langsung, tapi dengan 10 syarat. Kini, mereka memutuskan untuk tidak mendukung pilkada langsung maupun pilkada lewat DPRD.

Benny mengatakan Fraksi Partai Demokrat tidak ingin membawa masalah baru dalam pilkada.
Dengan hasil keputusan sidang paripurna yang mengesahkan peraturan bahwa pemimpin daerah kembali dipilih oleh DPRD ini, maka rakyat sekarang tidak bisa menentukan pemimpin daerah sesuai dengan hati nurani mereka karena pemilihan akan diwakilkan oleh anggota dewan perwakilan daerah.lihat di sini
Setelah keluarnya PD dari ruang sidang maka membuat posisi KMP di atas angin.

Hasil Voting RUU PIlkada
Dalam voting, jumlah fraksi yang memilih pilkada lewat DPRD berjumlah 226 anggota DPR dan yang memilih pilkada langsung sebanyak 135 anggota dewan.
Dalam pengambilan voting, Fraksi Golkar terbelah, yang mendukung pilkada DPRD lewat DPRD sebanyak 73 orang, kemudian Fraksi PKS 55 orang, PAN 44 orang, PPP 32 orang, dan Gerindra 22 orang.
Adapun pendukung pilkada langsung, rinciannya Fraksi Golkar 11 orang, PDI Perjuangan 88 orang, PKB 20 orang, dan Hanura 10 orang.

Setelah hasil voting disahkan pimpinan DPR, pendukung pilkada langsung berteriak: “inalillahi, inalillahi.”
Setelah itu, pimpinan sidang Priyo Budi Santoso dari Fraksi Golkar mengesahkan revisi RUU Pilkada menjadi UU Pilkada.

Berikut ini rincian dari voting:
Golkar:
1. Pilkada Langsung: 11 orang
2. Pilkada lewat DPRD: 73 orang
3. abstain: 0
PDIP:
1. Pilkada Langsung: 88 orang
2. Pilkada lewat DPRD: 0 orang
3. abstain: 0
PKS: 
1. Pilkada Langsung: 0 orang
2. Pilkada lewat DPRD: 55 orang
3. abstain: 0
PAN:
1. Pilkada Langsung: 0 orang
2. Pilkada lewat DPRD: 44 orang
3. abstain: 0
PPP
1. Pilkada Langsung: 0 orang
2. Pilkada lewat DPRD: 32 orang
3. abstain: 0
PKB
1. Pilkada Langsung: 20 orang
2. Pilkada lewat DPRD: 0 orang
3. abstain: 0
Gerindra
1. Pilkada Langsung: 0 orang
2. Pilkada lewat DPRD: 22 orang
3. abstain: 0
Hanura
1. Pilkada Langsung: 10 orang
2. Pilkada lewat DPRD: 0 orang
3. abstain: 0
Demokrat
1. Pilkada Langsung: 6 orang
2. Pilkada lewat DPRD: 0 orang
3. abstain: 0.
 di ambil dari sumber aslinya di sini

Hasil Rapat Harian Pengurus DPP PPP Selasa - Rabu 10/9/2014

Dalam jumpa pers usai Rapat Harian Pengurus DPP PPP yang digelar di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, sejak Selasa malam hingga berakhir Rabu (10/9/2014) dini hari. Akhirnya menunjuk Waketum DPP PPP H Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum DPP PPP.



Selain menetapkan siapa yang menjadi Pelaksana Tugas (Plt), dalam rapat tersebut juga menetapkan bahwa Suryadharma Ali resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena dianggap melanggar aturan partai.

"Atas kewenangan yang diberikan Anggaran Rumah Tangga pasal 12 ayat (1) tentang penunjukan lowongan jabatan ketua umum. Dengan dihadiri para pimpinan majelis, DPP partai telah menunjuk bapak H Emron Pangkapi sebagai Plt Ketua Umum," kata Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy (Romi).

Sebagai Plt Ketum DPP PPP, Emron pun diberikan beberapa mandat. Salah satunya melaksanakan Mukernas dalam waktu secepatnya yang dibolehkan menurut AD/ART untuk mengukuhkan Plt Ketum menjadi Ketum.

Emron dan Sekjen DPP PP juga diminta segera mempersiapkan pendaftaran pergantian Ketum DPP PPP ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Rapat Harian Pengurus DPP PPP juga menetapkan panitia Muktamar ke VIII. Ketua steering comite (SC) Suharso Monoarfa, Sekretaris SC M Romahurmuziy, Ketua Organizing Committee (OC) Ahmad Farial, Sekretaris OC Aunur Rofik, dan Bendahara OC Mahmud Yunus.

 silahkan lihat dari sumber aslinya

Kampanye Model Prabowo-Hatta

Banyak cara menuju kursi RI 1, berbagai macam cara berkampanye dan selalu mencari ide-ide baru untuk memenangkan calon yang di usungnya. Yang baru ngetren sekarang adalah kampanye dengan wanita cantik, walaupun model ini sudah di terapkan dalam berbagai bidang bisnis dan perdagangan. Untuk sekarang model ini di ambil dan di gunakan untuk pasangan Prabowo-Hatta.

1. Di Medan
Belasan cewek cantik yang mengenakan kaus putih bergambar pasangan Prabowo-Hatta ini masuk ke tengah-tengah Pusat Pasar Medan, Selasa (10/6). Kehadiran mereka langsung menarik perhatian pedagang dan para pengunjung.

Bukan hanya menebar senyum, para perempuan muda ini pun membagikan bubur untuk para pedagang dan pengunjung. Tidak kurang seribuan paket bubur yang mereka bagikan. Pembagian bubur disambut antusias pedagang dan pengunjung. Mereka berebut untuk mendapatkannya langsung dari tangan cewek-cewek cantik itu.

Setelah membagikan bubur, perempuan-perempuan itu juga membagi-bagikan bunga mawar. Mereka menemui para pedagang untuk mensosialisasikan pasangan Prabowo-Hatta.

Para perempuan ini mengaku menyampaikan salam dari pasangan Prabowo-Hatta. Sesekali mereka juga meneriakkan yel-yel pasangan nomor urut 1 itu. "Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih dari Pak Prabowo kepada seluruh pedagang di Indonesia. Kami menyampaikan salam hangat dari Pak Prabowo," ucap Sainadira, salah seorang perempuan yang ikut membagikan bubur.

Sosialisasi dengan cara pembagian bubur dan bunga ini diprakarsai Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. "Kami beranggapan perdagangan pasar ini bagian dari kita, dan Pak Prabowo juga bagian dari pedagang. Apabila Pak Prabowo terpilih, beliau akan mengembangkan pedagang kecil untuk dapat menjadi pedagang besar," ucap, Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sumut Syafaruddin Lubis.

2. Di Lapangan Dome, Balikpapan, Kalimantan

Belasan wanita cantik yang sengaja didatangkan tim Prabowo-Hatta itu meramaikan kampanye dengan menggunakan payung, berpose di bawah panggung.

Penampilan ini sontak menarik perhatian ratusan simpatisan dan kader pendukung Prabowo-Hatta. Diharapkan kehadiran wanita cantik itu dapat menarik pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 1 tersebut. 

Wanita itu merupakan wujud kepedulian pemuda dalam pemilihan presiden yang akan digelar pada 9 Juli 2014. 

"Para wanita cantik ini merupakan cerminan pemuda yang ikut mendukung Prabowo-Hatta sebagai pasangan calon presiden," jelas Andi Welly, Sekretaris Tim Kampanye Prabowo-Hatta Wilayah Balikpapan. 

Sayangnya, kampanye terbuka itu masih diwarnai sejumlah pelanggaran, di antaranya pembagian ratusan hadiah misalnya sepeda motor hingga berbagai peralatan elektronik bernilai puluhan juta rupiah. 

Dalam kampanye itu juga masih dijumpai anak-anak yang mengenakan atribut politik seperti kaos bergambar capres Prabowo Subianto.  

Begitulah informasi yang dapat saya berikan, silahkan anda menganalisa sendiri. Karena di sini saya tidang sedang mengampanyekan salah-satu dari calon presiden dan juga tidak sedang black campaign terhadap salah satu calon.

Maritim di Tangan Jokowi-JK

Musimnya Capres dan Cawapres memunculkan banyak ide dalam membangun negeri Indonesia. Sedangkan untuk Negara Indonesia sendiri merupakan Negara Maritim.

Inilah Visi Misi Jokowi-JK Soal Membangunan Maritim Indonesia. Pasangan ini ingin membangun konektivitas ekonomi antarpulau yang sering kali tidak dikelola dengan baik. "Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ingin menjadikan maritim sebagai kekuatan untuk mewujudkan keamanan nasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dan sumber daya maritim,".
"Langkah ini penting agar maritim menjadi bagian terpenting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejalan dengan Wawasan Nusantara," tambahnya.
Menurut Edy, Jokowi-JK ingin menjadikan maritim sebagai bagian diplomasi politik luar-negeri dan bagian terpenting dalam membangun jati-diri negara.
"Keduanya juga memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir, serta pulau-pulau kecil di wilayah terluar," terangnya.

Untuk mengembangkan ekonomi maritim tidak berarti melupakan perekonomian darat. Justru dengan ekonomi maritim dan perhubungan (konektivitas) laut lebih maju, maka efesiensi dan produktivitas perekonomian darat (pertanian, perkebunan, dan industri manufaktur) akan meningkat.

"Menjadikan Indonesia yang makmur secara ekonomi, aman, dan mempunyai posisi tawar yang besar dalam diplomasi dan hubungan internasional,".

News from Washington: Shooting in Washington At Washington’s Navy Yard

 Parts of the nation’s capital were put on lockdown in the day after the shooting on the edge of Capitol Hill as the police sought two other armed suspects spotted by video cameras. But by Monday evening, federal authorities said they believed the shooting was the act of a lone gunman.

At Washington’s Navy Yard, the chaos started just after 8 a.m. Civilian employees described a scene of confusion as shots erupted through the hallways of the Naval Sea Systems Command headquarters, on the banks of the Anacostia River a few miles from the White House and about a half-mile from the Capitol.

“I heard three gunshots, pow, pow, pow, straight in a row,” said Patricia Ward, a logistics management specialist from Woodbridge, Va., who was in the cafeteria on the first floor when the shooting started. “About three seconds later, there were four more gunshots, and all of the people in the cafeteria were panicking, trying to figure out which way we were going to run out.”

Police officers who swarmed the military facility exchanged fire with a gunman later identified by the federal authorities as Aaron Alexis, 34, a former naval reservist from Fort Worth, Tex. Police officers shot and killed Mr. Alexis, law enforcement officials said, but not before a dozen people were killed and several others, including a police officer, were injured and taken to local hospitals.

Officials said Mr. Alexis was able to drive onto the base and began firing as he approached Building 197, shooting an officer. Once inside, Mr. Alexis made his way to a floor overlooking an atrium and took aim at the employees eating breakfast below.

“He was shooting down from above the people,” one law enforcement official said. “That is where he does most of his damage.”

A police officer underwent several hours of surgery for gunshot wounds to his legs. A second victim suffered a gunshot wound to her shoulder. A bullet grazed a third victim’s head but did not penetrate her skull, according to doctors at MedStar Washington Hospital Center.

Three weapons were found on Mr. Alexis: an AR-15 assault rifle, a shotgun and a semiautomatic pistol, a senior law enforcement officer said. Officials said they were still searching for a motive as they asked the public for help by posting pictures of Mr. Alexis on the F.B.I. Web site.

Navy officials said late Monday that Mr. Alexis had worked as a contractor in information technology. A spokesman for Hewlett-Packard said Mr. Alexis had been an employee of a company called The Experts, a subcontractor on an HP Enterprise Services contract. Navy officials said Mr. Alexis was discharged in 2011 after exhibiting a “pattern of misbehavior,” which officials declined to detail. Because of the lockdown at the Navy Yard, the officials said they were still unable to search databases to determine his current employment status, or whether he had been fired.

The police in Seattle, where Mr. Alexis once lived, said Monday that they had arrested him in 2004 for shooting the tires of another man’s vehicle in what Mr. Alexis later described to detectives as an anger-fueled “blackout.”

Eleanor Holmes Norton, the Congressional representative for the District of Columbia, called the episode “an attack on our city.”

“It’s an attack on our country,” she added.

Mayor Vincent C. Gray called it a “long, tragic day.” President Obama praised the victims of the shooting as patriots.

The tension in the city was heightened for much of the day as the city’s police said they were still unsure whether Mr. Alexis had acted alone. Officials said surveillance video of people fleeing the scene of the shooting showed two armed men dressed in different military uniforms and wielding guns. For hours, the police said they believed that there might have been three gunmen and that two of them were on the loose in the city.

Officials later cleared one of the two men seen on the surveillance video. They continued to search for a black man about 50 years old who was wearing an olive-colored military-style uniform and was believed to be carrying a “long gun.” 

 The reports of multiple suspects generated confusion across Washington as the authorities offered conflicting messages about any continuing danger. Officials did not move to secure the city, leaving the city’s subway system to operate normally. But out of an “abundance of caution,” Terrance W. Gainer, the Senate sergeant-at-arms, put the Senate complex into lockdown at after 3 p.m. The Senate had recessed in the early afternoon.

Around the same time, the Washington Nationals postponed a game against the division-leading Atlanta Braves, which had been scheduled for 7 p.m. at Nationals Park, next to the Navy Yard. The Nationals’ Web site said “Postponed: Tragedy” and notified fans that the teams would play a doubleheader on Tuesday instead.

A city already on edge was further shaken Monday evening when someone tossed firecrackers over the fence at the White House, causing loud bangs and prompting a swift and aggressive response from Secret Service agents, who tackled a man in white shorts and a T-shirt on Pennsylvania Avenue.Monday morning, the shooting started at 8:20 on a drizzly day at the Navy Yard, which sits at one end of the 11th Street Bridge, a major thoroughfare bringing traffic into the city from Maryland.

Within minutes of the first reports of shots, hundreds of police officers and naval officers surrounded the Naval Sea Systems Command headquarters, where about 3,000 service members, civilians and contractors work on the Navy’s fleet. Military helicopters circled the facility as police vehicles and other emergency vehicles rushed to the Navy Yard. A helicopter lowered a basket to the roof of one of the buildings and appeared to be taking away victims.

One victim, described as a man in his 60s, was shot in the left temple and was pronounced dead within a minute of arriving at George Washington University Hospital. “This injury was not survivable by any stretch,” a hospital official told reporters. “The patient was dead on the way to the hospital.”

Investigators were still trying to determine how Mr. Alexis gained access to the Navy Yard. The site is protected by a high wall, with entry through checkpoints that require official identification. However, under the “force protection status” that was believed to have been in effect early Monday, someone with official access to the site could have driven a car into the parking lot without having the trunk inspected, or could have entered on foot without having a bag searched.

Employees evacuated from the building described a chaotic situation as an individual armed with a rifle roamed the hallways shooting at people.

Cmdr. Tim Jirus said he was on the fourth floor when he heard gunshots and saw people start running through the office. The commander said he was at the back of the building working to get people out when a man came out of a maintenance building and approached him, asking about the shooting. Moments later, the man, a civilian, was shot in the head, he said.

“We had a conversation for about a minute,” Commander Jirus said. “I heard two gunshots, and he went down, and then I ran back here.”

Holding a radio as he waited outside the Navy Yard Metro station, Commander Jirus said he had heard that another man in his office, also a civilian, had been shot and evacuated to a hospital.

Asked how he escaped when the man next to him was shot, he said: “Luck. Grace of God. Whatever you want to call it.”

 Sources and edited, Reporting was contributed by Abby Goodnough, Emmarie Huetteman and Thom Shanker from Washington, and William K. Rashbaum from New York.        

         

Kisah Antara Pemberontakan dan Perang Saudara di Suriah

Entah itu Perang Saudara atau Pemberontakan yang terjadi di Suriah 2011-2012 adalah merupakan sebuah konflik kekerasan internal yang sedang berlangsung di Suriah. Ini adalah bagian dari Musim Semi Arab yang lebih luas, gelombang pergolakan di seluruh Dunia Arab. Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath. Pemerintah Suriah dikerahkan Tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut, dan beberapa kota yang terkepung. Menurut saksi, tentara yang menolak untuk menembaki warga sipil dieksekusi oleh tentara Suriah. Pemerintah Suriah membantah laporan pembelotan, dan menyalahkan "gerombolan bersenjata" untuk menyebabkan masalah pada akhir 2011, warga sipil dan tentara pembelot dibentuk unit pertempuran, yang dimulai kampanye pemberontakan melawan Tentara Suriah.

Para pemberontak bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah dan berjuang dengan cara yang semakin terorganisir, namun komponen sipil dari oposisi bersenjata tidak memiliki kepemimpinan yang terorganisir. Pemberontakan memiliki nada sektarian, meskipun tidak faksi dalam konflik tersebut telah dijelaskan sektarianisme sebagai memainkan peran utama. Pihak oposisi didominasi oleh Muslim Sunni, sedangkan angka pemerintah terkemuka adalah Alawit Muslim Syiah. Assad dilaporkan didukung oleh Alawi dan paling banyak adalah orang Kristen di negara ini.

Persoalan perang sebenarnya bukan penganut agama apa yang paling banyak, tetapi jumlah korban (terutama korban sipil tanpa senjata) dan kerusakan harta benda yang sia-sia. Penggunaan senjata atau bom berbahan kimia yang dilarang juga merupakan persoalan serius dalam perang. Terlepas dari siapa yang bersalah dalam perang itu, atau terlepas dari siapa yang akan menang atau nanti akan kalah, masalah kemanusiaan harusnya didahulukan penanganannya, bantu mereka para orang sipil yang terjebak dalam perang itu untuk segera lepas dari medan perang.

Referensi

1. ^ Saeed Kamali Dehghan (28 May 2012). "Syrian army being aided by Iranian forces". The Guardian. Diakses 18 August 2012.
2. ^ Daftari, Lisa (28 August 2012). "Iranian general admits 'fighting every aspect of a war' in defending Syria's Assad". Fox News Channel. Diakses 6 September 2012.
3. ^ "Battle for Aleppo Intensifies, as World Leaders Pledge New Support for Rebels". The New York Times. 28 September 2012. Diakses 8 October 2012.
4. ^ "Iran's Hizbullah sends more troops to help Assad storm Aleppo, fight Sunnis". World News Tribune. 29 July 2012. Diakses 18 August 2012.
5. ^ "Syria rebels 'clash with army, Palestinian fighters'". Agence France-Presse. 30 October 2012. Diakses 30 October 2012.
6. ^ ^a b Suadad al-Salhy (16 October 2012). "Iraqi Shi'ite militants fight for Syria's Assad". Reuters. Diakses 25 October 2012.
7. ^ "Syrian opposition groups reach unity deal". USA Today. 11 November 2012. Diakses 14 November 2012.
8. ^ ^a b c Schmitt, Eric (21 June 2012). "C.I.A. Said to Aid in Steering Arms to Syrian Opposition". The New York Times. Diakses 4 July 2012.
9. ^ "TIME Exclusive: Meet the Islamist Militants Fighting Alongside Syria's Rebels". Time. 26 July 2012. Diakses 18 August 2012.
10. ^ "Arab Islamist fighters eager to join Syria rebels".Daily Star. 31 July 2012. Diakses 18 August 2012.
11. ^ AFP/Reuters (22 November 2012). "Jihadist rebels in standoff with Syria Kurds: NGO". Al Arabiya. Diakses 8 December 2012.
12. ^ ^a b Sanger, David (14 October 2012). "Rebel Arms Flow Is Said to Benefit Jihadists in Syria". The New York Times. Diakses 15 October 2012.
13. ^ "U.S. blacklists al-Nusra Front fighters in Syria". CNN. Diakses 17 December 2012.
14. ^ "Kurds Give Ultimatum to Syrian Security Forces". Rudaw. 21 July 2012. Diakses 18 August 2012.
15. ^ Dougherty, Jill (9 August 2012). "Al-Assad's inner circle, mostly family, like 'mafia'". CNN. Diakses 18 August 2012.
16. ^ "Top Iranian Official Acknowledges Syria Role". The Wall Street Journal. 16 September 2012. Diakses 23 September 2012.
17. ^ "What Is Iran Doing in Syria?". Foreign Policy. Diakses 23 September 2012.
18. ^ Free Syrian Army soldier: "We lack weapons”. France 24.com (18 November 2011).
19. ^ AFP (5 January 2013). "Syria's Alawite area Assad's last resort, analysts say". NOW. Diakses 5 January 2013.
20. ^ "15,000 elite Iranian special-ops 'head' to Syria".Russia Today. 10 February 2012. Diakses 10 October 2012.
21. ^ "Syrian army being aided by Iranian forces". The Guardian. 28 May 2012. Diakses 10 October 2012.
22. ^ "Assad backed by 1,500 fighters from Hezbollah, says defector". The Times. 6 October 2012. Diakses 7 October 2012.
23. ^ Ben, Ilan. (8 January 2013) According to Al-Watan, members of the Shiite Lebanese militia have already killed 300 Syrian rebels. The Times of Israel.
24. ^ Holliday, Joseph (June 2012). Syria's Maturing Insurgency. Middle East Security Report 5. Institute for the Study of War. Diakses 9 July 2012.
25. ^ Yezdani, İpek (1 September 2012). "Syrian rebels: Too fragmented, unruly". Hürriyet Daily News. Diakses 21 September 2012.
26. ^ "Syria Army Lost 6% of Armored Force – Report". Arutz Sheva. 7 May 2012. Diakses 8 July 2012.
27. ^ Ignatius, David (30 November 2012). "Al-Qaeda affiliate playing larger role in Syria rebellion". The Washington Post. Diakses 1 December 2012.
28. ^ "Jihadists answer the call in Syria". USA Today. 4 December 2012. Diakses 4 December 2012.
29. ^ "Syrian Kurds Trade Armed Opposition for Autonomy". IKJ News. 5 July 2012. Diakses 25 October 2012.
30. ^ "Rebels kill more soldiers as tension rises with Turkey over air jet cargo". Herald Sun. Diakses 25 October 2012.
31. ^ "Syria conflict death toll at least 33,000—NGO". Inquirer. 13 October 2012. Diakses 25 October 2012.
32. ^ Posted: 06/11/2012 12:50 GMT Updated: 06/11/2012 12:52 GMT. "David Cameron Offers 'Safe Passage' For Syria's Bashar Al-Assad, But Not To Britain (PICTURES)". Huffingtonpost.co.uk. Diakses 17 December 2012.
33. ^ Barnard, Anne (18 October 2012). "Seized by Rebels, Town Is Crushed by Syrian Forces". The New York Times (Syria). Diakses 31 October 2012.
34. ^ "Syrian rebels hold pro-government prisoners in former school". CNN. 31 July 2012. Diakses 25 October 2012.
35. ^ al-Raqqa province. Facebook.com (4 January 2013).
36. ^ Kelley, Michael (8 March 2012). "Iranian Fighters Are Killing Syrian Troops Who Refuse to Fire On Protesters". Business Insider. Diakses 8 July 2012.
37. ^ "Over 120 Hezbollah, Basij fighers killed in Syria, report". Ya Libnan. 9 December 2011. Diakses 8 July 2012.
38. ^ "Are Hezbollah's mysterious 'martyrs' dying in Syria?". France 24. 7 October 2012. Diakses 25 October 2012.
39. ^ "Independent International Commission of Inquiry established pursuant to resolution A/HRC/S-17/1 and extended through resolution A/HRC/Res/19/22" (PDF). Diakses 8 July 2012.
40. ^ Astatih, Paula (15 February 2009). "Syria: FSA kill 60 Hezbollah fighters, retake town". Asharq-e. Diakses 25 October 2012.
41. ^ "Syrian rebels kill 10 pro-Assad militia". The News International. 7 November 2012. Diakses 17 December 2012.
42. ^ Final death toll for Sunday 25/11/12. Facebook.com (26 November 2012).
43. ^ "More than 45,000 killed in Syria conflict –– watchdog".Jordan Times. Agence France-Presse. Diakses 26 December 2012.

Sumber Perang saudara Suriah