KMP dan KIH Menuju Perdamaian

Setelah sekian hari kita di suguhi berbagai berita tentang perseteruan antara KMP dan KIH, akhirnya jalan menuju perdamaian akan terwujud. Apakah ini cuma isu atau memang kedua kubu ini sudah mempunya kesepakatan untuk bersatu. Seandainya kedua kubu ini bisa bersatu, kita sebagai rakyat akan senang dan gembira.
Bersatu di sini bukan berarti bersama-sama mengakali rakyat, tapi sesuai tugas masing-masing. Yang tugasnya mengurusi pemerintahan ya bekerja yang baik dalam pemerintahan, sedangkan yang sebagai oposisi mengerjakan tugasnya sebagai oposisi dan penyeimbang, jangan sampai keterusan,  yang  bisa menjadikan tekanan bagi pemerintahan yang sedang berlangsung.

silahkan di simak berita tentang meredanya konflik antara KMP dan KIH, semoga saja bisa segera berdamai dan bekerja sama.

Dari Harian Kompas Meredanya Konflik KMP dan KIH

Masyarakat saat ini tengah menantikan kinerja nyata DPR periode 2014-2019. Hal itu menyusul meredanya konflik yang terjadi antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Islah antara kedua koalisi itu kini telah terbangun. Itu menyusul telah disetujuinya keinginan KIH untuk merevisi sejumlah pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). [Baca: Berdamai, Dua Koalisi Jamin DPR Kerja Mulai Selasa]

Seperti diketahui, ada dua tuntutan utama yang diajukan KIH, yaitu revisi atas pasal yang mengatur jumlah pimpinan pada alat kelengkapan dewan (AKD) dan ketentuan pengajuan hak interpelasi dan hak angket di tingkat komisi. Kemarin, Sabtu (15/11/2014), keduanya telah sepakat mengakhiri konflik itu.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, mengatakan islah antara kedua koalisi ini diharapkan menjadi lembaran baru atas kinerja DPR. Masyarakat kini tengah menanti aksi nyata DPR dalam membantu pemerintah sebagai mitra kerjanya.

"Kita berharap kesepahaman itu akan membuat mereka konsisten melakukan kinerjanya. Paling tidak, kesepahaman kemarin ini meredakan tensi yang terjadi di DPR," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Minggu (16/11/2014). [Baca: "Empek-empek" di Rumah Hatta Antarkan Kesepakatan Dua Koalisi di DPR soal UU MD3]

Selama ini, masing-masing koalisi saling mengklaim, bahwa konflik yang terjadi di DPR merupakan wujud kinerja memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat. Namun, menurut dia, pemandangan yang terjadi justru menggambarkan sebaliknya. Masing-masing pihak bertarung hanya untuk menguatkan tawar-menawar politik mereka di parlemen.

Arie menuturkan, jika memang anggota DPR ingin dicap berprestasi oleh masyarakat, maka sebaiknya mereka mulai bekerja sesuai fungsinya.

Untuk diketahui, ada tiga tugas utama DPR yaitu budgeting, legislasi dan pengawasan. "Nyatanya enggak ada kerjaan untuk rakyat itu. Yang ada yang kerja justru eksekutif dan civil society. Masyarakat bisa menilai itu semua," ujarnya.

KMP dan KIH akan segera berdamai silahkan baca di sini Berdamainya Dua Koalisi 

 Semoga Bisa Berdamai dengan  Perjanjian Damai Dari Dua Kubu