Pimpinan DPR periode 2014-2019

Keputusan pimpinan DPR periode 2014-2019 dalam sidang paripurna DPR diambil secara aklamasi lantaran hanya ada satu paket pimpinan.

Paket pimpinan disahkan setelah masing-masing fraksi mengusulkan formasi paket pimpinan yang terdiri dari lima orang dari fraksi yang berbeda. Usulan yang disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin, mendapat dukungan dari sejumlah partai seperti Gerindra, PAN, PPP Demokrat, dan PKS

Untuk posisi ketua, Golkar mengajukan anggota fraksinya Setya Novanto sebagai calon ketua. Sementara kursi wakil ketua diisi oleh wakil fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto, wakil fraksi PAN, Taufik Kurniawan, wakil fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, wakil dari fraksi PKS, Fahri Hamzah.

Kemenangan Setya Novanto cs ini mengukuhkan kemenangan Koalisi Merah Putih atas Koalisi PDI Perjuangan yang menggandeng Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa.

silahkan baca selengkapnya di sini Setya Novanto Cs Jadi Pimpinan DPR

Kompetisi antara dua koalisi, Gerindra menang 3-1

Kompetisi ke-3 dari para kompetitor pilpres bersaing lagi bersama para koalisinya (koalisi Gerindra dan koalisi PDIP), kompetisi pertama, persaingan dalam perebutan RI 1 dan RI 2, kedua, kompetisi memenangkan RUU pilkada lewat DPRD, silahkan baca tentang Jalan cerita dan hasil RUU pilkada dan fraksi yang pro dan kontra ketiga, tentang pemilihan dan keputusan pimpinan DPR periode 2014-2019.

Dengan demikian, kalau di hitung koalisi Gerindra sudah menang 2 kali ( Pilkada lewat DPRD dan keputusan pimpinan DPR periode 2014-2019), sedangkan koalisi PDIP menag 1 kali yaitu ketika pilpres.

Kelima pimpinan tersebut adalah Setya Novanto/Golkar (Ketua) dan empat wakil ketua yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Fahri Hamzah (PKS) dan Taufik Kurniawan (PAN). Pengambilan sumpah dilangsungkan pukul 04.00 WIB, oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Kamis (2/10/2014).

Teks sumpah/janji yang diucapkan pimpinan DPR.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI"

Hasil Rapat Harian Pengurus DPP PPP Selasa - Rabu 10/9/2014

Dalam jumpa pers usai Rapat Harian Pengurus DPP PPP yang digelar di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, sejak Selasa malam hingga berakhir Rabu (10/9/2014) dini hari. Akhirnya menunjuk Waketum DPP PPP H Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum DPP PPP.



Selain menetapkan siapa yang menjadi Pelaksana Tugas (Plt), dalam rapat tersebut juga menetapkan bahwa Suryadharma Ali resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena dianggap melanggar aturan partai.

"Atas kewenangan yang diberikan Anggaran Rumah Tangga pasal 12 ayat (1) tentang penunjukan lowongan jabatan ketua umum. Dengan dihadiri para pimpinan majelis, DPP partai telah menunjuk bapak H Emron Pangkapi sebagai Plt Ketua Umum," kata Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy (Romi).

Sebagai Plt Ketum DPP PPP, Emron pun diberikan beberapa mandat. Salah satunya melaksanakan Mukernas dalam waktu secepatnya yang dibolehkan menurut AD/ART untuk mengukuhkan Plt Ketum menjadi Ketum.

Emron dan Sekjen DPP PP juga diminta segera mempersiapkan pendaftaran pergantian Ketum DPP PPP ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Rapat Harian Pengurus DPP PPP juga menetapkan panitia Muktamar ke VIII. Ketua steering comite (SC) Suharso Monoarfa, Sekretaris SC M Romahurmuziy, Ketua Organizing Committee (OC) Ahmad Farial, Sekretaris OC Aunur Rofik, dan Bendahara OC Mahmud Yunus.

 silahkan lihat dari sumber aslinya

FPI: Sertifikasi Ulama itu Pelecehan, Umat Islam Bersiaplah Lawan BNPT

JAKARTA (voa-islam.com) - Selain MUI Pusat yang menolak program sertifikasi ulama yang diwacanakan BNPT, hal senada juga disampaikan oleh Front Pembela Islam (FPI)

Bahkan lebih tegas lagi, menurut Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Syihab wacana sertifikasi ulama oleh BNPT merupakan sebuah penghinaan terhadap agama Islam.

"Usulan Sosiolog Unas dan rencana BNPT tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi agama Islam adalah sebuah Penghinaan terhadap ulama, bahkan penistaan terhadap agama Islam. BNPT sudah kebablasan, mereka tidak paham kesucian agama Islam dan mereka tidak tahu kemuliaan Ulamanya,” tegas Habib Rizieq dalam pesan singkat yang diterima redaksi voa-islam.com, Sabtu (8/9/2012).

...rencana BNPT tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi agama Islam adalah sebuah Penghinaan terhadap ulama, bahkan penistaan terhadap agama Islam

Habib Rizieq menilai program tersebut adalah bukti jika BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh.

“BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh. Sehingga mereka ingin mempunyai justifikasi dan legitimasi untuk ‘mengerjai’ Islam dan ulamanya,” imbuhnya.

...saya serukan kepada segenap umat Islam untuk siapkan diri melawan BNPT dan Densus 88 jika mereka menjadikan Islam dan ulamanya sebagai musuh

Untuk itu, Ketua Umum FPI tersebut menyerukan kepada seluruh umat Islam agar menolak ide gila BNPT serta bersiap melawan BNPT dan Densus 88 jika mereka memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh.

“Saya serukan kepada segenap ulama untuk menolak keras usulan gila dan rencana edan tersebut. Dan saya serukan kepada segenap umat Islam untuk siapkan diri melawan BNPT dan Densus 88 jika mereka menjadikan Islam dan ulamanya sebagai musuh. ‘Isy kariman aw mut syahidan (hidup mulia atau mati syahid),” seru Habib Rizieq ditutup dengan takbir. [Ahmed Widad]

Cegah Ajaran Radikal, BNPT Usul Sertifikasi Pemuka Agama

Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menilai, sertifikasi da'i dan ustad adalah salah satu cara mencegah ajaran radikal. Hal itu sudah dilakukan oleh negara Singapura dan Arab Saudi.

"Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi,"kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradiao, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).

BNPT sendiri, sudah melakukan pengamatan langsung ke dua negara tersebut. Hasilnya, kedua negara tersebut mampu menekan ajaran radikal.

"Pengamatan kami Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi secara efektif," sambungnya.

BNPT sendiri, sekarang sudah melakukan aksi pencegahan ajaran radikan dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat mulai dari RT/RW hingga pimpinan pondok pesantren. Termasuk juga pelatihan kepada pegawai lapas agar tidak terjadi perekrutan pelaku aksi teror di dalam penjara.

"Kita gandeng semuanya, termasuk pegawai di penjara-penjara," tandasnya.

 
 

 sebagian jalan sudah di tempuh oleh aparat untuk menangkal aksi tersebut.

sekarang bagianya para blogger dan pengguna internet (bermacam jenis pengguna) untuk membantu aparat menjaga supaya tidak tambah melebar kemana-mana, walaupun di dunia internet sudak tidak terhitung lagi aksi-aksi seperti itu.

contohnya: virus-virus komputer bertebaran dan melayang tak tentu arah, bisa menyerang pengguna di mana-mana.

Marilah kita jaga apa yang ada di depan kita, supaya bisa ngeblog dan browsing dengan aman. 

Samping kita, supaya kita tidak terganggu dengan suara-suara yang mengganggu konsentrasi kita menulis artikel. 

Daerah kita, supaya kita tidak terganggu dengan lemahnya sinyal operator. 

Terlebih negara kita supaya aman, supaya situs-situs yang kita sukai tetap aman dan tidak terblokir.

Ketua PBNU: SBY Janji Perhatikan Madura Pascapenyerangan

Jakarta Presiden SBY berjanji akan memberi perhatian lebih ke Madura pascapenyerangan warga terhadap komunitas Syiah di Sampang, Madura. Janji itu disampaikan presiden kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj dan jajarannya.

"Alhamdulillah, presiden sepakat apa yang terjadi di Sampang adalah murni kriminal. Presiden juga menjanjikan akan secara khusus memperhatikan Madura dalam dua tahun ke depan," kata Said dalam siaran pers yang diterima detiksurabaya.com, Selasa (28/8/2012).

Dalam pertemuan tersebut, PBNU juga mendesak agar presiden memerintahkan kepolisian, untuk bertindak tegas dalam menangani kasus penyerangan warga Islam Syiah di Sampang, Madura. Pelaku penyerangan harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pertemuan di Ruang Cenderawasih, Istana Kepresidenan itu, Said didampingi Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud; Rais Syuriyah PBNU, KH Masdar Farid Mas'udi; KH Saifudin Amsir dan KH Artani Hasbi. Turut serta dalam rombongan adalah panitia Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

Diberitakan sebelumnya, PBNU mengutuk kembali terulangnya penyerangan terhadap warga Islam Syiah di Nangkernang, Sampang, Madura, Jawa Timur, hingga mengakibatkan tewasnya satu orang pengikut syiah dan beberapa di antaranya luka. Peristiwa tersebut dinilai sebagai kriminal murni, dan aparat penegak hukum didesak dapat menjalankan tugas penegakan dengan baik.

"Saya melihat (kejadian) itu sebagai kriminal murni, karena dakwah tidak dibenarkan kalau sampai harus saling melukai, apalagi saling bunuh. Oleh karenanya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, harus bisa bertindak sesuai dengan hukum yang ada," tambah Said.

 Terkait tudingan sejumlah pihak jika Syiah adalah aliran sesat, NU tidak sependapat jika penyelesaiannya dilakukan melalui jalan kekerasan.

"NU dengan Syiah jelas beda, terlebih dengan Ahmadiyah, jelas berbeda. Tapi, dalam pergaulan kami menolak adanya kekerasan, karena ajakan berubah itu ada metodenya. Dakwah, diskusi yang bermartabat, dan itu semua yang selama ini kami lakukan," tandas Said.

Imam Wahyudiyanta - detikNews